Pemerintah mulai menyiapkan pengembangan BBM berbasis etanol 50 persen (E50) sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi nasional. Langkah tersebut dibahas dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 September 2026.
Sidang itu membahas ketersediaan bahan bakar minyak, ketepatan penyaluran BBM bersubsidi, serta strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.
Pemerintah Mulai Susun Pengembangan BBM Berbasis Etanol 50 Persen (E50)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo telah memerintahkan penyusunan langkah pengembangan E50 setelah program B50. E50 merujuk pada rencana pengembangan BBM dengan basis etanol sebesar 50 persen.
Namun, sumber yang tersedia belum menjelaskan jadwal penerapan, kebutuhan produksi etanol, standar teknis, maupun jenis kendaraan yang nantinya dapat menggunakan bahan bakar tersebut. Dengan demikian, pengembangan BBM E50 masih berada pada tahap penyusunan langkah kebijakan.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan ketergantungan terhadap impor BBM. Konsumsi solar nasional disebut mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun, sedangkan konsumsi bensin berada pada kisaran 39 juta hingga 40 juta kiloliter per tahun.
Selain mendorong pengembangan BBM berbasis etanol 50 persen, pemerintah akan meningkatkan eksplorasi pada cekungan dan blok minyak. Produksi dari sumur yang sudah beroperasi juga akan dioptimalkan melalui intervensi teknologi terhadap sumur-sumur tua.
Baca Juga: SKK Migas Tingkatkan Eksplorasi Migas dengan Dana Rp46,8 Triliun, Moncer?
Stok BBM dan Penyaluran Subsidi Jadi Perhatian dan “PR Besar”
Dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional, pemerintah menerima laporan bahwa stok BBM nasional berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Ketersediaan bahan bakar tetap menjadi perhatian karena dinamika geopolitik dapat memengaruhi ketahanan energi Indonesia.
Pemerintah juga berencana menata sekitar 45.000 sumur rakyat agar pengelolaannya dilakukan secara profesional. Penataan tersebut diharapkan membantu mengoptimalkan hasil produksi sekaligus mencegah penyaluran minyak ke pihak atau lokasi lain yang tidak semestinya.
Di sisi lain, pemerintah memastikan stok BBM bersubsidi tetap disiapkan sesuai kebutuhan masyarakat. Bahlil menyoroti adanya peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi dan mengimbau masyarakat yang mampu untuk tidak menggunakan bahan bakar bersubsidi.
Pemerintah masih mempertimbangkan regulasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurut Bahlil, penyusunan aturan memerlukan proses lanjutan agar penyaluran subsidi dapat lebih tepat sasaran.
Baca Juga: Pasokan BBM di Bangka Belitung Aman Jelang Nataru 2026
Pengembangan E50, optimalisasi produksi minyak, dan pembenahan subsidi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi. Meski demikian, keberhasilan BBM berbasis etanol 50 persen akan bergantung pada kebijakan lanjutan, kesiapan pasokan, serta ketentuan teknis yang belum diumumkan.
Demikian informasi seputar pengembangan BBM berbasis etanol 50 persen (E50). Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Postmineral.Com.
