Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter S Cayetani saat bertemu dengan Menlu RI Retno Marsudi di Jakarta menyampaikan pesan dan harapan agar investor asal Indonesia semakin meningkatkan investasinya di Filipina khususnya di Filipina bagian selatan.
Retno Marsudi menyambut baik pesan dari Menlu Alan, walaupun pada saat pertemuan tidak ada pembicaraan sektor mana saja yang memang diharapkan agar investor asal Indonesia meningkatkan investasinya.
“Di banyak hal, tidak secara spesifik disebut. Tapi misalnya selama ini kita kan banyak sekali bermain di sektor konstruksi, di wilayah lain selain wilayah selatan. Beliau harapkan faktor ini dapat juga dilakukan di wilayah selatan,” ucap Retno di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senini 20 Agustus 2018.
Indonesia dan Filipina menjadi salah satu Negara yang memang sejak dahulu memiliki kerjasama di berbagai sektor, dan yang menjadi unik kedua Negara ini memiliki kedekatan budaya hampir mirip. Selain di bidang investasi, Filipina juga ingin meningkatkan kerja sama pendidikan di bagian selatan. Retno menuturkan per tahun ini sudah ada kerja sama tersebut.
“Beliau mengapresiasi sekali kerja sama pendidikan yang memang diharapkan, termasuk untuk wilayah Filipina selatan adalah sekarang kerja sama ekonomi,” tutur Menlu Retno.
Salah satu yang memang menjadi perhatian adalah Filipina ingin sekali belajar dari Indonesia bagaimana cara membangun daerah konflik pemberontakan berjalan kondusif kembali,
“Mereka ingin Indonesia tetap membantu, termasuk dalam membantu pembangunan ke depan,” ujar Direktur Asia Tenggara Kemenlu Denny Abdi.
Meski demikian, tutur Denny, tidak menutup kemungkinan latar belakang agama menjadi alasan Filipina meminta bantuan dari Indonesia.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyetujui pengesahan Undang-Undang Organik Bangsamoro bagi minoritas Muslim di selatan Pulau Mindanao. UU ini membuat kawasan itu bakal mendapat kekuasaan otonom pada 2022.
Pengesahan ini dilakukan setelah parlemen Filipina menyetujui isi dari UU lewat pembahasan intensif. UU Bangsamoro ini menggantikan UU Wilayah Otonomi Muslim Mindanao. Berbagai kerjasama ini diharapkan mampu memberikan dampak positif baik bagi Filipina maupun Indonesia.
