Jokowi : Kepala Daerah Harus Dukung Investasi Berbasis Ekspor

Presiden Joko Widodo secara tegas menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk mendorong investasi berbasis ekspor. Salah satu instruksinya adalah untuk tidak mempersulit investasi baru ekspansi perusahaan berbasis ekspor.

Himbauan ini terkait dengan harapan presiden Joko Widodo untuk perbaikan nilai ekspor Indonesia yang dinilai masih jauh dari harapan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia sepanjang semester I 2018 tercatat US$88,02 miliar atau naik 10,03 persen dari tahun sebelumnya US$80 miliar. Indonesia mengalami tekanan dari sisi impor, di mana nilai impor dalam enam bulan pertama 2018 tercatat US$89,04 miliar atau naik 23,1 persen dari tahun sebelumnya US$72,33 miliar.

Data diatas menyebabkan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan US$1,02 miliar dalam kurun waktu tersebut.

“(Neraca dagang) adalah masalah besar yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Masalahnya adalah investasi, makanya saya titip gubernur, bupati, dan wali kota mengenai investasi orientasi ekspor dan substitusi impor, sudah lah jangan ada pembicaraan lagi. Jangan tutup mata, suruh mereka bangun,” jelas Jokowi, Kamis (26/7).

Menurut dia, kepala daerah harus bisa menyelesaikan izin-izin investasi itu sesegera mungkin. Tak dipungkiri, Indonesia sedang membutuhkan surplus neraca perdagangan yang bisa membantu perbaikan defisit transaksi berjalan, sehingga Indonesia tidak rentan akan dampak gejolak ekonomi global saat ini.

Selain itu Joko Widodo juga mengisntruksikan untuk kepala daerah membuka peluang sebsar-besarnya untuk peningkatan investasi pariwisata di daerah.

Pariwisata menjadi salah satu yang bisa mendatangkan devisa bagi Negara, nantinya devisa ini akan digunakan menstabilkan nilai tukar rupiah.

Indonesia sendiri merupakan salah satu Negara yang masuk dalam deretan kedua sebagai salah satu Negara investasi terbaik. Data ini diperoleh dari survey yang dilakukan oleh US News dengan tema 2018 Best Countries.

Prestasi ini tidak bisa terlepas dari peran aktif pemerintah melalui lembaga terkait untuk memudahkan investasi asing masuk ke Indonesia. Investasi di Indonesia sebelumnya banyak kendala untuk investasi asing masuk, kemudian semenjak era presiden Joko Widodo beberap kendala tersebut mulai bisa teratasi dengan regulasi yang disederhanakan dan tidak berbelit-belit.