Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 kali ini bisa dibilang memang memfokuskan terhadap pengembangan Investasi dan peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM).

Tema yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ini bisa terwujud untuk investasi melalui tiga strategi utama, yaitu mobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi di Indonesia, peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif melalui kebijakan value for money untuk mendukung program prioritas, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan.

Belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.439,7 triliun atau 15% dari PDB. Jumlah tersebut 10% lebih tinggi dari perkiraan realisasi belanja 2018 atau meningkat 37,3% dibanding belanja negara 2014 sebesar Rp 1.777,2 triliun.

Presiden Joko Widodo menilai pemanfaatan RAPBN 2019 dengan kedua fokus tersebut diharapkan nantinya akan benar-benar menciptakan perekonomian yang stabil dan pemerataan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Untuk belanja Negara 2019 pemerintah lebih konsen mengarahkan untuk penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan desentralisasi fiskal.

Dalam konteks itu, pemerintah era Joko Widodo terus berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40% penduduk yang masuk dalam data penduduk miskin di Indonesia. Pada 2019, pemerintah akan memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) melalui peningkatan besaran manfaat 100% dengan sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat dari kebijakan ini.

Selain itu, jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinaikkan menjadi 96,8 juta jiwa. Demikian pula program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) akan ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera.

Selain itu, pemerintah akan memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) dengan melanjutkan program sertifikat untuk rakyat dengan target 9 juta sertifikat pada 2019. Dengan demikian, selama 2014- 2019 diharapkan dapat diterbitkan 25 juta sertifikat.

Di lain sisi, kata Presiden Jokowi, pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing di dunia internasional. Ketika pengembangan segala infrastruktur sudah berjalan baik maka akan terasa percumah jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM penunjang infrastruktur tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here